Kejari Karimun “Diduga Keras Endapkan Kasus Korupsi", Menpan RB Perintahkan Pejabat dan PNS Berijazah Palsu Dicopot, SI JAGO MERAH MENGAMUK DI BAPPEDA KARIMUN, Tekad PKS Akan Menangkan Rafiq Jadi Bupati Karimun Periode 2015-2020, Pemerintah Menetapkan Gaji Pensiunan PNS Terendah Rp. 1.486.500,-, Hussein: "Kami Tak Meminta Apapun,Hanya Kedamaian Beribadah", Kajari Karimun, Rudi Margono SH. Diminta Tuntaskan Kasus Korupsi Yang Diendapkan Supratman Khalik SH.,

Thursday, March 22, 2018

KPPBC TIPE MADYA PABEAN B TG BALAI KARIMUN ADAKAN KONFERENSI PERS TANPA HADIRKAN TERSANGKA

 Karimun News.com 
     Atas keberhasilan petugas Bea & Cukai KPPBC Tipe  Madya Pabean B Tg Balai Karimun selama dua kali berturut turut pada Maret 2018 melakukan penegahan terhadap barang kena Cukai dibawa oleh pelaku tanpa dilindungi dokumen kepabenan sesuai ketentuan UU berlaku. 

     Kondisi itu terjadi maka pada 21/3 dilakukan konferensi pers bertempat di aula Bea dan Cukai setempat tanpa menghadirkan pelaku.    

     Anggota investasi monitoring dan Intelijen RI yang menyelusup masuk di acara konferensi pers menyaksikan tidak ada yang dijadikan tersangka dalam kasus itu sehingga pada proses sidang dipengadilan negeri nanti siapa yang dituntut dan status barang buktinya mau diapakan ? Ungkap sumber Anggota IMI itu pada media ini tanda tanya dan pihaknya berharap kepada Dirjen Bea dan Cukai dan Jaksa Agung untuk menindak lanjuti kasus tersebut dalam rangka menegakkan supremasi hukum negeri ini di bawah kepemimpinan Joko widodo Jusuf Kalla.

     Pantauan media ini di acara konferensi pers terlihat duduk dibagian depan adalah Ka. Polsek urban Tg Balai Karimun, Anggota Kejaksaan dan Koramil serta Lanal Karimun dan staf BC memberi penjelasan kepada awak media.

     Sesuai press release disebutkan, lokasi penegahan barang tersebut terdapat di dua wilayah berbeda yaitu pertama di wilayah perairan Kolong/kuda laut dan kedua di poakang dalam waktu hampir bersamaan pada bulan Maret 2018 tanpa menjelaskan siapa pelakunya. 

     Bahwa sesuai amanat UU RI No 14 Th 2008 tentang keterbukaan informasi publik terhadap pelaksanaan tugas maka diharapkan kepada pemangku jabatan negeri ini  dalam melaksanakan tugas negara agar jujur dan bertanggung jawab tanpa mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan atau tendensi lainnya.

     Seperti tertera disiaran pers  di terima media dijelaskan bahwa peninindakan terhadap barang kena Cukai di antaranya ialah :
144 botol MMEA golongan B merk columbus (whisky), 96 botol MMEA golongan B merk columbus (vodka), 120 botol MMEA golongan B merk mc. Donald. 60 botol MMEA golongan B merk topi miring dan 60 case MMEA golongan A merk carisberg.

     Perbuatan pelaku diduga melanggar UU No 39 tahun, 2007 perubahan atas UU No 11 tahun, 1995 tentang Cukai pasal 66 ayat 1 j. o. PP No. 10 Th 2012 tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan ,  dan Cukai serta tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada dikawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana diatur pada pasal 17 ayat (3).
Peredaran barang barang ilegal tersebut dipasar bebas akan berakibat timbulnya kerugian baik secara materiall maupun immaterill. 

    Secara material,  peredaran barang ilegal akan mengganggu potensi penerimaan  dari sektor Cukai yang dibebaskan.  Adapun secara immaterill  kerugian yang ditimbulkan antara alamin berupa terganggu nya moral dan kesehatan masyarakat  serta terjadinya kerusakan  lingkungan. 

Adapun perkiraan nilai kerugian adalah sebesar Rp.  13.080.00,-
Sedangkan potensi kerugian negara di perkirakan sebesar Rp.  7.920.000,-

PENEGAHAN KEDUA:
Pada hari rabu tanggal 14 maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB dilokasi perairan poakang Tg. Balai Karimun  Tim P2 KPPBC TMP TBK melakukan penegahan dan penindakan terhadap barang larangan/pembatasan  berupa 505 karung yang diduga pakaian bekas kedalam daerah pabean.
Diduga terjadi pelanggaran terhadap pasal 102 huruf a j. O.Pasal 103 huruf d undang - undang RI No 10 Th 1995  tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 17 Th 2006.
Peredaran barang-barang ilegal tersebut dipasar bebas akan berakibat timbulnya kerugian baik secara material dan immaterill
Secara material sebagaimana di sebutkan diatas peredaran  barang ilegal akan berpotensi  mengganggu  perindutrian  tekstil dalam negeri.  Adapun secara immaterill  kerugian  yang ditimbulkan antara lain berupa terganggu ya kesehatan masyarakat. Adapun hal-hal sebagaimana disebutkan diatas menimbulkan kerugian perkiraan nilai barang mencapai Rp. 101.000.000,-.

Karimun News. Com :
STANLY massie/MW

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...